(Aktivitas gejolak politik yang berlarut menjadikan perekonomian terjebak krisis yang lebih jauh)
KEBIJAKSANAAN
PEMERINTAH
Dalam penyelenggaraan suatu negara pasti akan sering
terjadi berbagai permasalahan, baik masalah politik, ekonomi maupun sosial. Pemerintah
merupakan pemegang tanggungjawab penuh pada kehidupan rakyatnya dan dituntut
supaya mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Oleh karena itu,
pemerintah akan membuat kebijaksanaan pemerintah atau yang disebut dengan
kebijakan publik. Kebijakan publik itu sendiri adalah sejumlah aktivitas
pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun
melalui lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat (Woll, 1996).
Dalam sejarahnya, Republik Arab Mesir pernah
mengalami gejolak pergantian sistem pemerintahan, mulai dari sistem monarki
kemudian menjadi sistem republik. Hal ini tentu berdampak kepada sistem
ekonominya, mengingat kebijaksanaan pemerintah negara Mesir dibuat oleh para
pimpinan negara mulai dari raja dan presiden, tentunya memiliki arah
kebijaksaan pemerintah masing-masing. Disamping itu, politik dan militer di
Mesir sangat berimplikasi pada perkembangan ekonomi Mesir. Adapun kebijaksanaan
ekonomi pemerintah Mesir yang digolongkan berdasarkan periode pemerintahan,
adalah sebagai berikut :
Kerajaan Mesir (1922-1953)
Kepala Negara : Raja Fu’ad I 1922-1936, Farouk
1936-1952,
Kebijakan pemerintahan pada masa ini menekankan
pada kerjasama bilateral Inggris-Mesir yang justru mengakibatkan ketimpangan
sosial bagi rakyat Mesir sendiri. Pemerintah lebih pro terhadap pemerintahan
Inggris dan membiarkan Inggris tetap melakukan kolonialisasinya di Mesir. Kebijakan
tersebut menyebabkan terjadinya kemerosotan ekonomi Mesir, dibuktikan dengan krisis
pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, harga jual kapas menurun, banyaknya
pengangguran tenaga kerja produktif dan meningkatnya kriminalitas. Tahun 1922,
perolehan GDP Mesir sebesar LE 12,71 dan tahun 1945 GDP Mesir sebesar LE 7,54. 1
Republik Mesir (1953-1958)
Kepala Negara: Muhammad Naguib 1953-1954, Gamal
Abdel Nasser 1954-1958
Kebijakan pemerintah pada masa ini lebih
mengutamakan pembenahan undang-undang dasar negara yang semula monarki menjadi
republik untuk mengatasi masalah-masalah politik, sosial, maupun ekonomi Mesir.
Kebijakan pemerintah dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi diwujudkan melalui
program pertanian dan perindustrian, sedangkan untuk membentuk keseimbangan
ekonomi dilakukan dengan mengurangi impor, membatasi peredaran uang dan
memotong pengeluaran pemerintah, sehingga anggaran negara yang sebelumnya
defisit LE. 150,7 menjadi surplus LE. 6,7.2
Secara umum kebijakan ekonomi pada masa ini telah
berhasil mengubah struktur sosial rakyat Mesir, tetapi kinerja birokrasi yang kurang
efektif dan efisien serta korupsi yang masih ada di lembaga pemerintah
mengakibatkan pemerataan kesejahteraan dan penegakan hukum masih sulit
diterapkan.
Republik Persatuan Arab (1958-1971)
Kepala Negara: Gamal Abdel Nasser 1958-1970, Anwar
El Sadat 1970-1981
Pemerintah membuat kebijakan reformasi ekonomi dengan
mengakhiri dominasi ekonomi Mesir oleh sektor publik dan mendorong investasi baik domestik maupun asing dalam sektor
swasta, sebuah kebijakan yang dijuluki dengan nama "infitah". Namun
hasil dari kebijakan ini justru membuat kemerosotan ekonomi yang cukup tajam,
dibuktikan dengan harga bahan pokok yang melambung tinggi, rakyat yang masih
bergantung pada minyak, sektor wisata, bea Terusan Suez dan kiriman uang para
pekerja dari luar negeri.3
Republik Arab Mesir (1971 – 2011)
Kepala Negara: Sufi Abu Taleb 1981, Hosni Mubarak
1981-2011
Kebijakan pemerintah yaitu melakukan reformasi
ekonomi dengan mengubah sistem ekonomi terpusat menjadi terbuka. Kemudian berimplikasi
pada bertambah investasi dari sektor swasta, tahun 1983 total investasi
asing LE
1,025 juta, pada tahun 1990 mencapai LE 10,700. Hasil
reformasi ekonomi yang positif telah berjalan selama tujuh tahun antara lain;
meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi
nasional tahun 1991 sebesar 3,6% sedangkan tahun 1998 menjadi 5,1%, angka kemiskinan
menurun dari tahun 1991 sebesar 10,9% pada tahun 1998 menjadi 7,4%, selain itu inflasi
tahun 1991 sebesar 20% dipangkas pada tahun 1998 menjadi 8,4%.
Pada 2004,
pemerintah ingin melakukan reformasi ekonomi agresif guna menarik investasi
asing dan memfasilitasi pertumbuhan GDP, namum tertunda akibat ekonomi global
yang memburuk. Namun
ekonomi Mesir pada awal abad ke2 terus mengalami kemerosotan, pada tahun 2005
pendapatan per kapita sebesar US$ 4.072 dan pada tahun 2010 sebesar US$ 2.070. Pada
2010, kembali pemerintah ingin melakukan reformasi ekonomi untuk menarik
investor sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan dan memperbaiki kondisi
ekonomi, namun belum sempat terealisasi sudah terjadi pergolakan politik yang
meminta kepala negara Hosni Mubarak turun dari jabatannya.
Republik Arab Mesir (2012 – sekarang)
Mohamed Moersi 2012-2013, Adli Masur 2013-2014,
Abdul Fattah 2014-sekarang
Kebijakan Pemerintah pada masa kabinet Moersi
yaitu; mengurangi impor gandum guna mengoptimalkan anggaran negara untuk
subsidi pertanian agar kebutuhan pokok terpenuhi; membebaskan hutang produktif 40.000 petani
marjinal mereka bisa bernafas lega dan memulai hidup baru. Namun ada beberapan
kebijakan yang dianggap sebagai kesalahan yaitu; pemerintah menerima pinjaman
IMF sebesar $ 4,8 milyar untuk memperkuat cadangan devisa, mendapat bantuan
Qatar senilai $ 8 milyar dan pinjaman lunak dari Turki sebesar $ 2 milyar, perjanjian investasi senilai $4,9 milyar
dengan China. Kebijakan merevitalisasi Terusan Suez, sehingga dalam satu tahun
ditargetkan meningkatkan devisa hingga $100 milyar dari semula hanya $5,6
milyar mengakibatkan ekonomi Uni Emirat dan Kuwait yang bersandar pada
pelabuhan internasional tertekan. Kondisi tersebut lambat laun mengancam
investasi asing, pariwisata, dan kesempatan untuk menerima bantuan dari IMF.
Selanjutnya kerangka kebijakan makroekonomi dan
struktur program reformasi berdiri pada tiga prinsip dasar, yaitu; Pertama,
kebijakan ekonomi makro yang bijak akan maju bersama proyek-proyek pembangunan jangka
panjang dengan intensitas tenaga kerja yang tinggi dan upaya konkrit untuk
meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan publik. Kedua, model
pertumbuhan akan didasarkan pada kemitraan yang konstruktif antara pemerintah
dan sektor swasta. Pemerintah berkomitmen untuk mengejar kerangka kebijakan
ekonomi makro yang bijak, mereformasi aparat hukumnya, dan investasi dalam
infrastruktur dasar untuk menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan dapat
diprediksi, sementara sektor swasta semakin diberdayakan dan didorong untuk
melanjutkan perannya dalam pertumbuhan ekonomi. Ketiga, pendekatan akan
keseimbangan antara konsolidasi fiskal dan tujuan keadilan sosial. Pemerintah
akan menjamin pertumbuhan yang inklusif serta berkelanjutan, dengan penghematan
yang dihasilkan oleh langkah-langkah penghematan yang sebagian didistribusikan
untuk mendanai program-program perlindungan sosial dan untuk berinvestasi dalam
melimpah dan sumber daya manusia muda Mesir.
Kebijaksanaan
Moneter
Kebijaksanaan Moneter adalah sekumpulan tindakan
pemerintah di dalam mengatur perekonomian melalui peredaran uang dan suku
bunga. Kebijaksanaan ini dijalankan oleh pemerintah Mesir melalui lembaga
keuangan yaitu Cental Bank of Egypt (CBE). CBE adalah badan pengawas otonom, yang
dibentuk atas dasar Undang-Undang Nomor 88 tahun 2003 dan Keputusan Presiden
Nomor 65 tahun 2004.
Tujuan utama dan fungsi CBE adalah sebagai berikut:
·
Menyadari
stabilitas harga dan memastikan kesehatan sistem perbankan.
·
Merumuskan
dan melaksanakan kebijakan moneter, kebijakan kredit & perbankan.
·
Penerbitan
uang kertas dan menentukan denominasi dan spesifikasi mereka.
·
Mengawasi
sektor perbankan.
·
Mengelola
cadangan devisa mata uang asing.
·
Mengatur
fungsi pasar valuta asing.
·
Mengawasi
sistem pembayaran nasional.
·
Pencatatan
dan menindaklanjuti utang luar Mesir (publik dan swasta).
CBE sedang melakukan kebijakan moneter yang
independen yang bertujuan untuk mencapai stabilitas harga sementara mendukung
pertumbuhan dan lapangan kerja. Pada saat yang sama, CBE terus memonitor dan
mengatur sistem perbankan untuk memastikan kesehatan dan ketahanan dalam
menghadapi berbagai guncangan domestik dan internasional. Selama empat tahun
sebelumnya, CBE mempertahankan kebijakan moneter yang berusaha untuk merangsang
ekonomi di tengah-tengah investasi kendur dan pertumbuhan, tanpa membahayakan
stabilitas harga.
Kebijakan moneter berhasil membantu menjaga
stabilitas harga dan ekonomi Mesir selama gejolak ekonomi baru-baru ini. Kebijakan
moneter berusaha secara bertahap mengendalikan mengurangi inflasi terhadap
target CBE sebesar 6-8% dalam jangka menengah untuk meningkatkan pendapatan
riil dan meningkatkan daya saing eksternal.
Disamping itu, CBE juga mempertahankan pasar valuta asing aktif dan
teratur mencerminkan pasokan dan permintaan, sehingga memudahkan kembalinya
aliran modal masuk dan mengurangi tekanan pada cadangan devisa.
Pada bulan Juli 2014, CBE menaikkan suku kebijakan
pada 100 basis poin. Namun, pada bulan Januari 2015, Komite Kebijakan Moneter
(MPC) memutuskan untuk menurunkan suku kebijakan sebesar 50 basis poin untuk
mendorong investasi di tengah ekspektasi terkandung inflasi impor di belakang
harga minyak dan komoditas global yang lebih rendah.
CBE juga telah mengadopsi inisiatif yang melengkapi
kebijakan moneter konvensional dalam mencapai tujuan ekonomi makro dan sosial. Pada
Desember 2008 CBE meluncurkan sebuah inisiatif untuk mendorong bank untuk
memberikan pinjaman dan fasilitas kredit kepada UKM dengan membebaskan pinjaman
dari persyaratan rasio cadangan (saat ini berdiri di 10%). Selain itu pada
Februari 2014, CBE memperkenalkan program pembiayaan perumahan jangka panjang
sebesar LE 20 miliar. Tahap pertama dikeluarkan dalam jumlah LE 10 miliar
selama periode 20 tahun.
Kebijaksanaan
Fiskal
Jika dalam kebijaksanaan moneter pemerintah
menggunakan elemen uang beredar dan suku bunga untuk mengatur perekonomian,
maka kebijaksanaan fiskal adalah suatu tindakan pemerintah dalam mengatur perekonomian
melalui anggaran belanja negara dan biasanya dikaitkan dalam masalah
perpajakan. Meskipun tidak selalu demikian, namum orang lebih melihat
kebijaksaan fiskal sebagai kebijaksanaan dibidang perpajakan.
Bedasarkan cara pembayarannya, sistem perpajakan di
Mesir terbagi menjadi 2, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Adapun
yang termasuk pajak langsung antara lain: Pajak Lahan Pertanian,
Pajak bangunan, dan Pajak Penghasilan. Sedangkan yang termasuk pajak tidak langsung antara lain: Pajak Penjualan, Pajak Bea Cukai dan Pajak Materai.
Pajak bangunan, dan Pajak Penghasilan. Sedangkan yang termasuk pajak tidak langsung antara lain: Pajak Penjualan, Pajak Bea Cukai dan Pajak Materai.
Berdasarkan
jumlah pajak yang harus dibayar, sistem perpajakan di Mesir menggunakan jenis pajak
progresif dan pajak sebanding. Pajak progresif adalah jumlah besar kecilnya
pajak yang dibayar ditetapkan berdasaarkan pendapatan subjek pajak, semakin
tinggi pendapatan maka pajaknya semakin besar. Pajak sebanding adalah jumlah
besar kecilnya pajak yang dibayar sama
untuk berbagai tingkat pendapatan.
Beberapa tujuan adanya kebijaksanaan perpajakan
yaitu : Tujuan keuangan, pajak
menyediakan sumber daya keuangan untuk negara "ketersediaan dana"
untuk memenuhi kewajiban yang berbeda dan memberikan pelayanan publik secara
kualitatif dan kuantitatif untuk semua anggota masyarakat; Tujuan ekonomi, pajak memberikan perlindungan yang tepat untuk
industri nasional dan mendorong atau membatasi beberapa industri sesuai dengan
rencana pembangunan ekonomi melalui tarif pajak preferensial untuk kegiatan
yang berbeda; Tujuan sosial, pajak mendistribusikan
beban pajak di antara semua anggota masyarakat berdasarkan kapasitas biaya dari
masing-masing seperti membebaskan pemegang pendapatan kecil dengan mengambil
prinsip kelulusan dalam tarif pajak dan penggunaan beberapa insentif pajak.
Kebijaksanaan
Moneter dan Fiskal di sektor luar negeri
Strategi utama Mesir dalam kebijaksanaan moneter
dan fiskal di sektor luar negeri terdiri atas pendekatan tiga dimensi, yaitu: Mempromosikan
Foreign Direct Investment (FDI)
untuk proyek-proyek industri tertentu dengan konten teknologi tinggi dan
potensi investasi manusia; Memperbesar lingkup perjanjian perdagangan bebas
untuk menyertakan Perdagangan Bebas Amerika Selatan di Area (Mercosur), dan Uni
Ekonomi Eurasia di samping perjanjian yang ada dengan Negara Arab, perjanjian
kemitraan dengan Uni Eropa, European Free Trade Area (EFTA) dan perjanjian
dengan Turki; Mencapai transformasi struktural dalam komposisi ekspor dan
struktur pasar dengan bergeser ke nilai tambah ekspor yang lebih tinggi dan
meningkatkan keunggulan kompetitif sementara memperluas di Industri teknologi.
Bentuk nyata kebijaksanan moneter Mesir adalah CBE
telah bekerja untuk memastikan pasar (Foreign Exchange)FX benar berfungsi. Pada
Desember 2012, diadakan lelang mata uang asing ke bank domestik setiap minggu untuk
menstabilkan pasar FX. Lelang baru-baru ini di Januari 2015, menunjukkan
fleksibilitas yang lebih dalam terhadap gerakan nilai tukar, menutup
kesenjangan antara pasar resmi dan pasar paralel dan memungkinkan lebih banyak
fleksibilitas dalam nilai tukar. Program CBE selanjutnya adalah pemulihan di
bidang pariwisata, FDI dan portofolio investasi di belakang untuk mengembalikan
stabilitas dan memperkuat kepercayaan akan memberikan dukungan untuk neraca
pembayaran dan membantu membangun kembali cadangan internasional untuk
setidaknya tingkat 3,5 bulan impor selama jangka menengah.
Kebijaksanaan fiskal merupakan refleksi penting
pada kegiatan ekonomi seperti pajak dianggap sebagai salah satu sumber yang
paling penting untuk memperoleh sumber daya negara untuk menurunkan total
defisit anggaran negara oleh tekanan inflasi. Pajak merupakan sarana penting untuk
mempromosikan dan mendorong investasi baik domestik maupun asing untuk
meningkatkan produksi sehingga dapat menghadapi tekanan inflasi dan kemudian
menyerap pengangguran. Laporan pajak menunjukkan kelayakan ekonomi yaitu jumlah
manfaat ekonomi bagi masyarakat dan efeknya pada menarik atau menolak
investasi.
Kebijakan bea cukai bertujuan untuk mencapai tujuan
strategis mengintegrasikan perekonomian Mesir dalam sistem perdagangan dunia.
Lebih jauh lagi untuk mengembangkan kemitraan antara Bea Cukai Mesir dan
masyarakat perdagangan Mempromosikan daya saing sektor swasta dengan mengurangi
biaya mengimpor dan mengekspor barang murah.
Kebijakan ekonomi
makro yang masuk akal dan reformasi struktural akan menciptakan dasar yang
kokoh bagi pertumbuhan yang lebih tinggi, investasi yang lebih tinggi, kenaikan
arus masuk FDI, kesempatan kerja tumbuh dan produktivitas yang lebih besar.
Kebijakan-kebijakan ini dan reformasi akan memperkuat Mesir menuju perbaikan
kondisi sosial dan transformasi ekonomi, yang sekian lama terganggu oleh kisruh
politik dan militer.
MASALAH
POKOK PEREKONOMIAN MESIR
Ekonomi Mesir saat ini masih menderita akibat
konsekuensi dari dua peristiwa utama yaitu revolusi politik 25 Januari 2011 dan
krisis ekonomi global tahun 2008.Pada tahun fiskal 2012-13, produk domestik
bruto Mesir (PDB) tumbuh hanya 2,1%. Selain itu, defisit anggaran negara itu
mencapai 13,8% dari PDB. Perhatian utama
pada 2013 adalah cadangan mata uang asing Mesir, yang mencapai rekor rendah
sebesar US$ 14,4M pada Juli 2013, jatuh di bawah tingkat kritis yang ditetapkan
oleh CBE dan merupakan penurunan tajam dari US$ 36M pada Januari 2011.
PENGANGGURAN
Penurunan pendapatan pariwisata karena kerusuhan
politik berdampak pada masalah pengurangan yang serius. Disamping itu jatuhnya investasi
asing juga memberikan kontribusi terhadap krisis ekonomi ini, yang semakin lama
semakin menumbuhkan angka pengangguran di Mesir. Pengangguran merupakan masalah
yang serius,dimana pemerintah harus mampu menurunkan tingkat pengangguran agar
negara itu bisa di katakan sejahtera. Banyaknya pengangguran dapat meningkatkan
kriminalisme di suatu negara,karena manusia membutuhkan sesuatu tetapi ia tidak
mampu memenuhinya,maka terjadilah suatu kriminalis.
Menurut laporan Badan Pusat Mobilisasi Publik dan
Statistik (CAPMAS Mesir) tingkat
Pengangguran di Mesir menurun menjadi 12,80% pada kuartal ke I 2015 dari 12,90%
pada kuartal ke IV 2014. Tingkat Pengangguran di Mesir rata-rata 10,67% dari
tahun 1993 sampai dengan tahun 2015. Tinkat pengangguran paling tinggi mencapai
13,40% persen pada kuartal ke III 2013 dan terendah 8,10% pada kuartal II tahun
1999.
Berdasarkan
tingkat pendidikannya, jumlah pemuda yang menyelesaikan pendidikan di universitas
memiliki kemungkinan tertinggi yang menganggur (44,5%). Kelompok terbesar kedua
di antara pengangguran adalah mereka yang selesai TVET (38,4%).
Jumlah pengangguran jangka panjang di kalangan
pemuda Mesir meningkat sangat tinggi. Pengangguran jangka panjang memiliki
konsekuensi negatif, yaitu pada keterampilan dan menyebabkan kerugian
finansial. Adapaun hambatan utamanya
adalah terbatasnya ketersediaan lapangan kerja, bahkan bagi wanita tidak
tersedia pekerjaan dan upahnya rendah. Sebanyak 50,2% dari pria muda yang menganggur menghabiskan 2 tahun
atau lebih mencari pekerjaan dan sebanyak 57,7% bagi wanita muda.
Ekonomi Mesir belum menciptakan lapangan kerja yang
cukup untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang memasuki pasar tenaga kerja,
dibuktikan dengan tingginya tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan. Hasil
survei dari International Labour Organization (ILO) menunjukkan bahwa wanita yang
paling merugi, dikarenakan terbatasnya lingkup pekerjaan yang terbuka terutama
di sektor publik sehingga mengakibatkan antrian yang sangat panjang dan
mendorong banyaknya wanita yang keluar dari pasar tenaga kerja untuk selamanya.
Kebijakan
pemerintah mengatasi masalah pengangguran
Departemen Tenaga
Kerja dan Imigrasi Mesir telah menguraikan kebijakan dalam mengatasi masalah pengangguran pada The Youth Employment National Action Plan
(NAP) of 2010-15 dengan bidang: prioritas pendidikan teknis, berupaya untuk mengembangkan sistem pelatihan
siswa dan meningkatkan keterampilan dasar di bidang bahasa dan teknologi; prioritas pengembangan usaha, berusaha
untuk mempromosikan kewirausahaan dengan menyediakan dukungan teknis dan
pemasaran untuk wirausahawan pemula dan pengusaha muda; prioritas kebijakan dan program pasar tenaga kerja, berupaya untuk
mengembangkan kantor ketenagakerjaan publik dan memperkuat unit informasi pasar
kerja di Departemen Tenaga Kerja dan Imigrasi.
Adapun tindakan khusus yang merupakan program dari
NAP adalah sebagai berikut:
Merancang kebijakan ekonomi makro untuk mempromosikan
pertumbuhan pekerjaan
Memperkuat fokus penciptaan lapangan kerja di
sektor jasa terampil tinggi
Mempromosikan layanan ketenagakerjaan publik
Fokus pada kualitas pendidikan
Berinvestasi dalam program kesempatan kedua untuk
membiayai pemuda yang kurang beruntung mendapatkan pendidikan.
Meningkatkan perlindungan sosial anak muda dengan
menegakkan hukum perburuhan, termasuk yang menguraikan kriteria kontrak kerja.
Membuat mekanisme informasi pasar kerja yang
memadai
Mendukung kewirausahaan di kalangan kaum muda baik melalui
dukungan teknis dan maupun keuangan
INFLASI
Inflasi sering diartikan sebagai suatu
kecenderungan naiknya harga-harga secara umum (hampir keseluruhan) dalam kurun
waktu dan wilayah tertentu. Jika di lihat pada besar-kecilnya inflasi yang
muncul, inflasi terdiri atas :
Inflasi ringan – nilainya berkisar 0% - 10%
Inflasi sedang – nilainya berkisar 10% - 30%
Inflasi berat – nilainyya berkisar 30% -100%
Hyperinflasi – nilainya berkisar >100%
Menurut laporan Badan Pusat Mobilisasi Publik dan
Statistik (CAPMAS Mesir) tingkat inflasi
di Mesir sebesar 10,96% pada April 2015. Tingkat inflasi di Mesir rata-rata
8,94% dari tahun 1958 sampai dengan 2015. Tinkat inflasi paling tinggi mencapai
35,10% pada Juni 1986 dan terendah -4,20% pada Agustus 1962.
Penyebab utama inflasi yang terjadi di Mesir adalah
transisi politik yang sulit dan berlarut-larut
sejak zaman kerajaan modern. Seperti kita ketahui bahwa mesir mengalamai banyak
pergolakan politik, dimana organisasi Ikhwanul Muslimin masih saja terus
menentang kebijakan pemerintah. Tentunya kekacauan yang terus menerus ini
berdampak besar bagi ekonomi Mesir, termasuk berkontribusi pada naik turunnya
inflasi di Mesir.
Pergolakan politik terjadi di Mesir menghancurnya
sektor pariwisata dan perdagangan, karena
pemerintah menerapkan program pengetatan ekonomi (menaikkan harga barang
dan meningkatkan pajak pelayanan atau jasa). Sektor pariwisata menurun karena para
wisatawan merasa tak aman mengunjungi Mesir yang hampir setiap hari terjadi
demonstrasi politik, sehingga meningkatkan jumlah pengangguran. Selain itu, Mesir juga tidak mampu untuk
memenuhi kebutuhan bahan pangan untuk negaranya.
Adapun kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah
Mesir untuk mengatasi masalah inflasi adalah :
Mengembalikan kepercayaan para pihak yang
berkepentingan baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan menjaga
stabilititas keamanan negara, mengurangi konflik dan demontrasi yang terjadi
Melakukan lelang valuta asing untuk mempertahankan
pasar valuta asing yang stabil
Memulihkan sektor pariwista dan pendidikan
Menarik para investor asing untuk memajukan
industri energi dan menciptakan lapangan kerja
Menjaga ketahanan indikator kesehatan keuangan dan
perbanka
Meningkatkan daya saing ekspor produk domestik
Memungkinkan lebih banyak ruang untuk pertumbuhan
kredit sektor swasta
Meningkatkan infrastruktur dan reformasi sektor
energi
Mengurangi biaya anggaran subsidi BBM untuk beberapa
tahun fiskal
Menurunkan utang publik
INVESTASI
DAN PENANAMAN MODAL
Ekonomi
Mesir telah menderita kombinasi krisis ekonomi sejak Januari 2011 revolusi yang
menggulingkan Hosni Mubarak: defisit anggaran yang besar yang diperkirakan
berkisar sekitar 12% dari PDB pada tahun fiskal 2013-2014, menurut Departemen
Keuangan; neraca pembayaran defisit karena arus keluar modal besar dan perlambatan
di bidang pariwisata; dan penurunan berat pada cadangan devisa, yang lebih dari
setengahnya dari $ 35M di Januari 2011 untuk sekitar $ 15M pada Januari 2015.
Ini bukan masalah baru, tetapi masalah lebih struktural dan kronis yang menjadi
menekan dan mendesak karena gejolak politik dan manajemen sangat miskin dari
masa transisi yang mengikuti revolusi.
Di
dalam suatu negara, terutama di negara yang sedang berkembang, modal merupakan
salah satu syarat utama dalam mencapai kemajuan ekonomi. Dengan modal itulah para
pelaku ekonomi dapat meningkatkan kemampuan produksinya, dan sebaliknya kekurangan
modal akan menghambat proses produksi. Investasi di Mesir, baik bagi investor
asing atau investor dalam negeri, diatur oleh UU No. 159 untuk 1981 tentang
Perusahaan, UU No. 8 tahun 1997 tentang Investasi, dan UU No. 95 tahun 1992 tentang
Pasar Modal.
Menurut
laporan CBE, Investasi Langsung Asing (FDI) di Mesir menurun menjadi 2.458 USD Juta
pada kuartal keempat 2014 dari USD 3.375,50 juta pada kuartal ketiga 2014. Investasi
Langsung Asing di Mesir rata-rata USD 2.263,99 juta dari tahun 2002 hingga 2014,
investasi yang paling tinggi sebesar USD 5.572,50 juta pada kuartal keempat
tahun 2007 dan rekor terendah adalah USD 40,70 juta pada kuartal kedua tahun
2002.
Manfaat
investasi bagi Mesir adalah sebagai modal utama membangun perekonomian. Arus
masuk modal yang besar akan meningkatkan keseimbangan neraca pembayaran Mesir
dan membantu membangun kembali cadangan devisa negara. Investasi asing langsung
(FDI) juga akan membantu untuk merangsang pertumbuhan dan lapangan kerja.
Adapun
langkah-langkah yang dilakukan pemerintah Mesir untuk meningkatkan besarnya
investasi yang masuk adalah sebagai berikut:
Pemerintah
mengajukan reformasi ekonomi makro yang ramah di bidang investasi, dan
kebijakan nilai tukar moneter fiskal, serta reformasi hukum bertujuan untuk memperbaiki
hubungan antara negara dan sektor swasta.
Bank
Sentral Mesir juga ikut andil membuat kebijakan untuk memacu investasi Mesir.
Pada tanggal 15 Januari 2015, bank sentral menurun suku bunga, sarana tradisional
untuk merangsang investasi. Kemudian, pada akhir Januari dan awal Februari,
bank mendevaluasi pound Mesir hampir 7% terhadap dolar AS, menangani permintaan
lama dari lembaga keuangan internasional (IFI). Devaluasi diharapkan memiliki
dampak positif pada investor asing dengan mengurangi risiko konversi mata uang
yang bisa dihasilkan dari penurunan cadangan devisa Mesir. Devaluasi juga
dimaksudkan untuk mengekang pasar gelap dan dengan demikian menyatukan nilai
tukar efektif, dan diharapkan untuk memiliki dampak positif pada neraca
perdagangan Mesir.
Selanjutnya
beberapa langkah lain lebih terkonsentrasi pada kekuasaan eksekutif sehingga
mengorbankan legislatif dan yudikatif. Di bawah Mansour, hukum yang mengatur
tender publik diubah, sehingga memungkinkan bagi pejabat tinggi untuk melakukan
pembelian dan kontrak penghargaan yang kompetitif tanpa tender. Hal ini sangat
penting mengingat niat pemerintah untuk menarik investasi swasta, dan terutama
asing, ke sektor-sektor seperti infrastruktur dan utilitas melalui kemitraan
publik-swasta.
Kembalinya
lembaga keuangan internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan
Bank Dunia untuk membimbing kembali ekonomi Mesir dapat menarik investasi asing
yang serius. Keadaaan ini memungkinkan kepercayaan pemerintah Mesir kembali untuk
mematuhi rekomendasi IMF dan Bank Dunia di bidang ekonomi seperti memotong
defisit anggaran, memerangi inflasi, dan mendukung sektor swasta, dan
komitmennya untuk restrukturisasi fiskal masa depan dan liberalisasi.
Departemen
Investasi telah bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan program restrukturisasi
untuk semua BUMN, meningkatkan tata kelola perusahaan mereka, dan mengawasi dan
mengelola transformasi kepemilikan sektor swasta dalam kasus privatisasi. Dengan
berbagai peluang investasi, Kementerian Investasi Mesir saat ini mengawasi
sejumlah 46 proyek di sektor-sektor seperti infrastruktur dan utilitas umum di
gubernuran yang berbeda di seluruh negeri, dengan biaya sebesar US $ 16M.
Proyek-proyek berkisar lebih dari berbagai bidang termasuk jalan, kereta api,
pelabuhan, pembangkit limbah, tanaman air, proyek-proyek pembangunan yang
terintegrasi dari Upper-Mesir Laut Merah Road, zona ekonomi khusus di utara
West Gulf Suez, mengembangkan industri teknologi, terintegrasi sipil dan pusat
komersial di seluruh Mesir, mengembangkan pariwisata dan memperkenalkan kota
medis baru. Skema komprehensif Swasta Kemitraan bertujuan untuk meningkatkan
kualitas layanan yang tersedia di negara ini.
Kementrian
Investasi Mesir telah memperkenalkan
pembiayaan perumahan bagi perekonomian Mesir, menerapkan reformasi besar di
pasar modal dan restrukturisasi sektor asuransi. Langkah-langkah reformasi
regulasi ini telah dimulai untuk memungkinkan sektor jasa keuangan non-bank
untuk menampung produk-produk baru serta posisi Mesir sebagai pusat regional
untuk jasa keuangan. Atas dasar kebijakan tersebut, maka didirikanlah beberapa
lembaga yang mendukung kinerja investasi di Mesir, yaitu; Bursa Efek Nil
(NILEX), Otoritas Pengawas Keuangan Mesir (EFSA), dan Dewan Auditor Pengawasan.
Catatan
kaki :
1.
Tarik M. Yousef, Egypt’s Growth
Performance, (Kairo : ERF, 1998), hal. 15.
2.
Krida A. Husna, Gammal Abdul Nasser dan
Perannya dalam Penentuan Kebijakan Mesir, (Yogyakarta: UNY, 2010), hal. 91.
3. Ira M. Lapidus, Sejarah Sosial Umat Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999),
Cet ke 1, Jilid III, hal. 127
Referensi :
http://carnegie-mec.org/2015/03/05/will-march-investment-conference-launch-egypt-s-economic-recovery
Ministry of Finance, Egypt’s Five
Year Macroeconomic Framework and Strategy FY 14/15 – FY 18/19, (Cairo: Official
Publication of The Goverment Egypt, 2015).
Created by:
Anisa Intan Damayanti
1 EB27/ 21214286
